Mr Mk Bambang Utomo

 

Mr Mk Bambang Utomo

Akar Penyebab Kerusuhan 1998 dan Permufakatan Jahat Reformasi

14 FEBRUARI 2017 · PUBLIK

Melihat kembali meletusnya kerusuhan di bulan Mei 1998, dan lahirnya reformasi harus dengan mengetahui motif utama yang menjadi faktor pemicunya. 

Selama periode orde baru, Soeharto melakukan penggandaan uang sebanyak 13.000 trilyun. 

Dan Soeharto pada saat itu memerintahkan 48 orang Jenderal yang terdiri dari para Jenderal bintang 4, 3 dan 2, untuk ikut melakukan kontrol dan pengawasan terhadap masuknya dana setelah penandatanganan di atas kapal Armada 7 yang dilakukan Grantor, guna membantu perekonomian Indonesia sesuai permintaan dari Soeharto.

Namun di belakang hari ke 48 Jendral tersebut melakukan penyelewengan dan pengkhianatan berupa pencurian asset dan penggandaan uang, dengan bekerja sama dengan putera-puteri Soeharto dan kroninya. 

Kedatangan kapal induk Armada 7 di Tanjung Benoa Bali merupakan peristiwa yang sangat penting. Kedatangannya adalah merupakan pengembalian serta penyerahan asset kekayaan dan tongkat komando kepada seseorang yang mempunyai hak sesuai dengan ketetapan hokum tetap di dalam ketetapan INA 18, yaitu kepada Malikul Kusno Bambang Utomo. 

Di lain pihak, pada tahun 1997 telah dilakukan proses pencetakan uang dari bahan polymer untuk pecahan 100 ribuan rupiah bergambar Soekarno.

Pencetakan uang polymer pecahan 100 ribuan rupiah tersebut adalah sebuah bentuk pengakuan dari dunia bahwa Soekarno bukanlah seorang Komunis. Dan juga mengandung maksud bahwa "Soekarno tidak pernah berkhianat pada rakyatnya". Mata uang tersebut disahkan secara International pada tahun 1997 bersamaan dengan penandatanganan di atas kapal perang armada 7 di Bali.

Walaupun betul bahwa Soekarno pun tidak benar-benar bersih. Namun kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Sang Putra melalui penandatanganan kesepakatan tersebut.  Sang Putra adalah Grantor of the Trust, Malikul Kusno Bambang Utomo. 

Sebelum tahun 1997, pencetakan uang dilakukan di Indonesia sendiri. Namun karena terlalu banyak aksi penggandaan dan penyalahgunaan, maka sejak tahun 1997 pencetakan dilakukan terpusat di Australia selaku pintu Keuangan Dunia. Thailand, Jerman, Laos dll juga pernah melakukan pencetakan uang. Namun tindakan tersebut adalah illegal karena merupakan usaha pencetakan tanpa ijin atau sebuah aksi penggandaan uang. Jadi satu-satunya negara yang mendapat tugas dan berkewajiban mencetak seluruh mata uang dunia, tanpa terkecuali, adalah hanya Australia. Pada tahun 1997 juga ditetapkan tentang otonomi daerah. Dimana ketetapan otonomi daerah pun tercakup di dalam kesepakatan di atas kapal induk Armada 7. 

Ketetapan tersebut dilakukan karena sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk mendidik rakyatnya untuk mandiri. Yaitu membimbing dan membina warga negara di daerahnya untuk berwirausaha dengan memberikan pinjaman modal dengan hanya jaminan KTP melalui Bank Pembangunan Daerah masing-masing.

Tentunya bukan otonomi daerah versi Amien Rais. Karena otonomi daerah di era reformasi hingga sekarang tidaklah membuat kondisi rakyat menjadi sejahtera. Sehingga tidak ada efek apa-apa untuk rakyat, selain segelintir orang yang menjadi raja-raja kecil, yang mengeruk sumber daya yang dipakai untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya saja.

Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1997, pada hakikatnya disebabkan oleh kejahatan finansial yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, berupa pencetakan mata uang illegal, dan penggandaan uang.

Dimana krisis moneter tersebut terjadi di dalam kerangka pembelajaran dan untuk membersihkan system finansial yang telah tercemar oleh aliran uang illegal. Dan juga dimaksudkan agar rakyat dan warga negara Indonesia tidak ikut menanggung beban kesalahan 3 Independent. 

Isu bahwa krisis moneter dilakukan oleh George Soros tidak sepenuhnya benar. Karena George Soros sendiri hanyalah kuda tunggangan oknum negeri ini untuk meraup gain atas fluktuasi kurs. Selang satu tahun kemudian, yaitu tahun 1998, terjadilah permufakatan jahat dari putra-putri Soeharto dan oknum-oknum pribumi yang menghasilkan reformasi. 

Pada hakikatnya gerakan reformasi tersebut merupakan perencanaan pencurian dan perampokan besar-besaran atas asset Grantor yang telah diterima di Armada 7 pada tahun sebelumnya.  Sedangkan asset tersebut ditetapkan untuk kesejahteraan warga Negara Indonesia sesuai kesepakatan para raja di INA 18 dimana pembangunan yang dilakukan diperuntukkan guna mengembalikan serta menjaga keseimbangan dan kesetimbangan Alam semesta. Harta dan asset tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah Indonesia (saat itu presidennya HMS almarhum).

Dengan masuknya dana yang diserahkan di Armada 7 tersebut, dan ditandatanganinya beberapa referensi tertentu. maka di era Habibie, Rupiah yang sebelumnya melemah hingga Rp 17.000/USD kemudian menguat sampai ke Rp. 6.800/USD. 

Namun karena telah terjadi lagi belasan kali penggandaan uang melalui pencetakan di Jerman maka Rupiah kembali melemah. Rangkaian peristiwa sejak era Soeharto hingga periode reformasi merupakan awal malapetaka bangsa ini. Beribu-ribu peti uang yang belum diregistrasi oleh BI hanyalah lembaran kertas yang secara hukum merupakan uang illegal (uang tidak sah untuk dijadikan sebagai alat transaksi). Uang illegal yang kemudian dikenal dengan IDR (Instrument Deposit of Registered) ini banyak dikuasai oleh para pejabat teras TNI dan BAKIN serta para pejabat di lingkaran cendana. 

Soeharto membuat pengakuan dan penyerahan senilai Rp. 13.000 T itu pada tahun 2007, sebelum beliau meninggal.  Yang membuat beliau tidak bisa dituntut oleh institusi manapun, dan siapapun adalah karena uang yang beliau putar adalah dana-dana yang masuk melalui yayasan Trikora, dengan SI yang berbunyi "Morgan & Associate memasukkan dana atas nama M. Bambang Utomo via Yayasan Trikora".  Semua kesalahan tersebut diatas ditutup dengan penandatanganan kembali ke uang kertas untuk menggantikan polimer pada tahun 2004 di Bank Indonesia cabang Surabaya dengan Kepala Cabang  Lucky Fathul Aziz Hadibrata -- edited sebelumnya tertulis Lucky Fathullah. Sayangnya penyelamatan tersebut diselewengkan oleh oknum negeri ini yang dimotori oleh SBY.

Kapan rahasia dan kejahatan yang terpendam ini akan dibuka? Insya Allah setelah penyelesaian masalah tahun 97-98 usai.  Dimana yang akan membuka tabir kebenaran yang sudah lama tersimpan ini akan dilakukan oleh PBB.

Semoga Allah subhanahu wata'ala memberi kelancaran terhadap proses tersebut dengan aman, lancar dan damai. Cukuplah hanya sekali saja kerusuhan terjadi seperti pada tahun 1998. Besok 04 November 2016, walau ada kerusuhan atau tidak, proses penindakan terhadap pelaku di tahun 98 akan tetap berlangsung.  Bedanya, bila terjadi kerusuhan maka akan mengakibatkan penderitaan baru yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Cukuplah pelajaran di tahun 98 sebagai cermin dan pelajaran pahit. Janganlah umat muslim mau diperalat secara sadar atau tidak untuk sebuah tujuan jahat.